Masalah sampah merupakan masalah terbesar kedua di kota Bandung yang sampai saat ini belum ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan wisatawan berakibat langsung pada peningkatan volume sampah di kota Kembang. Dari data Bapedalda , menunjukkan bahwa kota Bandung setiap hari menghasilkan sampah sebanyak 8.418 meter kubik. Dari jumlah tersebut yang dapat terlayani sekitar 65 persen, sedangkan sisanya tidak dapat diolah (http://bandung.okezone.com diakses pada tanggal 20 Desember 2012). Jika dibiarkan akan menimbulkan penumpukan sampah di kota Bandung.

Peningkatan volume sampah tidak sejalan dengan visi kota Bandung untuk menjadi Kota Jasa yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat). Sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah sampah. Sebelumnya, ada beberapa cara yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah mulai dari sistem open dumping, namun kemudian dihentikan pascalongsor di TPA Leuwi Gajah pada 2005. Lalu, saat ini pemerintah kota Bandung berencana akan menggunakan PLTSa untuk mengatasi masalah sampah di kota Bandung yang dikenal sebagai kota Pariwisata (http://bandung.okezone.com diakses pada tanggal 20 Desember 2012).

PLTSa atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah merupakan pembangkit yang dapat membangkitkan tenaga listrik dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan utamanya, baik dengan memanfaatkan sampah organik maupun anorganik (Kuncoro, 2011). Teknologi PLTSa sudah lama diterapkan di beberapa negara seperti di kota besar Eropa, Amerika, Jepang, Belanda dan beberapa negara lainnya serta telah terbukti bahwa PLTSa mampu mengatasi sampah di negara tersebut (http://lintasjabar.com diakses pada tanggal 17 November 2013). Di Amerika Serikat, pemanfaatan sampah sebagai energi listrik telah mencapai 20% dari total sampah yang dihasilkan, negara-negara di Eropa telah memanfaatkan 40% dari total sampah sedangkan di Jepang telah mencapai angka 90%. Bahkan Republik Rakyat Cina, India dan Singapura telah memiliki fasilitas PLTSa yang sudah beroperasi (Wibowo, 2007).

Bercermin dari beberapa negara tersebut, maka pemerintah kota (Pemkot) Bandung berencana untuk menggunakan teknologi PLTSa sebagai solusi dalam pengolahan sampah di kota Bandung. PLTSa direncanakan akan dibangun di Gedebage, Bandung. Selain itu, latar belakang pembangunan PLTSa di kota Bandung untuk menghindari terjadinya bencana, seperti bencana longsor yang terjadi pada tahun 2005 di TPA Leuwigajah Kota Cimahi yang diakibatkan oleh penumpukan sampah (http://news.detik.com diakses pada tanggal 17 November 2013).

Namun, rencana Pemkot Bandung untuk mengatasi masalah sampah dengan membangun PLTSa belum didukung oleh beberapa pihak seperti developer perumahan Griya Cempaka Arum, warga sekitar Griya Cempaka Arum (GCA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pakar lingkungan di kota Bandung. Sehingga rencana pembangunan PLTSa di kota Bandung menimbulkan konflik yang terjadi hingga saat ini. Peta daerah konflik mengenai rencana pembangunan PLTSa dapat dilihat pada Gambar berikut.

Sumber: www.bandung.go.id diakses pada tanggal 26 November 2013.

Konflik berawal dari adanya penolakan oleh masyarakat dan LSM terkait pembangunan PLTSa yang ditunjukkan melalui aksi demo sebagai bentuk penolakan keras terhadap pembangunan PLTSa (http://www.hu-pakuan.com diakses pada tanggal 17 November 2013). Penolakan warga sekitar khususnya warga Griya Cempaka Arum (GCA) terhadap rencana pembangunan PLTSa didasarkan pada bahaya yang ditimbulkan oleh PLTSa yang dikhawatirkan dapat menghasilkan racun dioxin yang berbahaya bagi syaraf manusia. Selain itu, PLTSa juga akan menghasilkan polusi air yang dari air lindi insenerator. Warga GCA juga mengungkapkan bahwa PLTSa tidak cocok digunakan di kota Bandung yang berada di cekungan. Sebab hasil pembakarannya tidak akan bisa tersapu angin, berbeda di Singapura yang lokasi PLTSa berada di lepas pantai (http://m.pikiran-rakyat.com diakses pada tanggal 17 November 2013). Selain itu, developer GCA juga kurang menyetujui rencana pemerintah karena menimbulkan menurunnya nilai tanah milik warga Griya Cempaka Arum akibat pembangunan PLTSa itu. Harga nilai tanah, menjadi lebih murah dan turun sekitar 30%. Seharusnya, rumah tipe 36 dihargai Rp 70 juta setelah rencana pembangunan PLTSa, nilainya hanya Rp 30-40 juta (http://www.tempo.co diakses tanggal 23 Desember 2013).

Penolakan keras tentang rencana pembangunan PLTSa di Gedebage tidak hanya berasal dari warga dan developer GCA, tetapi juga berasal dari LSM seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Sesuai dengan tujuan LSM yaitu memperjuangkan konservasi lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat, maka WALHI juga menyuarakan penolakannya terhadap PLTSa. Alasan penolakan WALHI terhadap PLTSa yaitu Pemkot Bandung belum menyusun perda yang mengatur kerja sama PLTSa, biaya jasa (tipping fee) pengelolaan sampah yang dibebankan kepada masyarakat dianggap sangat besar, dari aspek lingkungan PLTSa yang menggunakan teknologi insenerator dianggap dapat membahayakan sistem syaraf manusia karena mengandung dioxin, masih adanya penolakan dari warga di sekitar lokasi pembangunan dan terakhir, kegagalan PLTSa pernah terjadi di Kota Harrisburg, Pennsylvania, Amerika Serikat, yang malah menimbulkan beban pengeluaran yang cukup besar hingga menyebabkan krisis keuangan kota (http://bandung.okezone.com diakses pada tanggal 17 November 2013).
Beberapa alasan yang diungkapkan oleh warga GCA dan WALHI tentang penolakannya terhadap pembangunan PLTSa didukung oleh pendapat para pakar lingkungan di kota Bandung. Pakar lingkungan membenarkan bahwa pembangunan PLTSa dapat menimbulkan bahaya racun dioxin. Apalagi ketersediaan air untuk PLTSa merupakan hal yang sangat vital. Jika pasokan air berkurang, maka akan timbul limbah logam berat yang sulit diuraikan dan berbahaya (Pikiran Rakyat edisi April 2008). Dalam pembangunan PLTSa ada banyak hal yang perlu diperhatikan seperti ketersediaan air dan lokasi pembangunan. Sehingga pakar lingkungan menyarankan agar pemkot Bandung melakukan kajian ulang mengenai kelayakan PLTSa (http://news.detik.com diakses pada tanggal 17 November 2013).

Walaupun rencana pembangunan PLTSa menuai protes dari berbagai pihak, tetapi pemerintah kota Bandung tetap akan melanjutkan rencana tersebut. Bukti keseriusan dalam pembangunan PLTSa yaitu pemkot Bandung menyiapkan panitia khusus (Pansus) V DPRD kota Bandung untuk menangani masalah PLTSa. Pemkot Bandung juga menjamin bahwa PLTSa aman digunakan karena berlandaskan hasil uji kelayakan (feasible study) yang dilakukan oleh tim Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2007 (http://www.bandung.go.id diakses pada tanggal 17 November 2013). Selain itu, pemkot Bandung juga menjamin bahwa daerah sekitar lokasi PLTSa akan ditanami pohon-pohon untuk menyerap racun yang dapat dihasilkan dari PLTSa. Pemkot Bandung juga berencana untuk menjadikan PLTSa sebagai Eco Wisata karena seiring rencana pembangunan PLTSa di Gedebage, pemerintah juga berencana menjadikan kawasan Gedebage sebagai Gedebage City-Kota Taman Bunga. Dengan demikian pemerintah berharap, tidak ada lagi alasan dari warga untuk menolak pembangunan PLTSa (http://news.detik.com diakses pada tanggal 17 November 2013).

Konflik mengenai rencana pembangunan PLTSa di Gedebage telah terjadi sejak tahun 2007 hingga saat ini, sehingga diperlukan suatu penyelesaian/ resolusi agar konflik ini tidak berkepanjangan dan merugikan banyak pihak. Ada banyak cara yang dapat digunakan dalam upaya menghasilkan sebuah resolusi dari sebuah konflik salah satunya dengan menggunakan pendekatan teori permainan (Game Theory). Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, Fang, Hipel dan Kilgour (1993) menggunakan teori permainan untuk memodelkan resolusi konflik yang dikenal Graph Model for Conflict Resolution (GMCR) yang merupakan terobosan baru dari pendekatan teori permainan. Di Indonesia, GMCR telah digunakan dalam berbagai studi kasus Handayati dan Simatupang (2009), Alamanda (2010), Alamanda et al. (2010).

Dalam metode GMCR, masing-masing pemain/pihak memiliki pilihan alternatif yang dinamakan opsi. Adapun opsi masing-masing pemain dijelaskan sebagai berikut:

  • PT Cempaka Arumpermai Estate

Opsi yang dimiliki oleh developer perumahan PT Cempaka Arumpermai Estate terkait konflik mengenai rencana pembangunan PLTSa yaitu sebagai berikut:

  1. Memprovokasi warga GCA untuk menolak PLTSa: Rencana pemerintah membangun PLTSa menyebabkan menurunnya nilai tanah milik warga Griya Cempaka Arum. Harga nilai tanah, menjadi lebih murah dan turun sekitar 30%. Seharusnya, rumah tipe 36 dihargai Rp 70 juta setelah rencana pembangunan PLTSa, nilainya hanya Rp 30-40 juta (http://www.tempo.co/read/news/2011/07/08/063345585/Soal-Susu-Formula-Ini-Reaksi-Kejaksaan-Agung).
  • Pemerintah kota Bandung

Opsi yang dimiliki oleh pemerintah kota Bandung terkait konflik mengenai rencana pembangunan PLTSa yaitu sebagai berikut:

  1. Membangun PLTSa : Menurut Dada Rosada, PLTSa merupakan salah satu upaya menyelesaikan masalah sampah dengan teknologi canggih dan ramah lingkungan. PLTSa sudah harga mati dan wajib dibangun karena PLTSa akan mampu menyelamatkan warga dari bencana, seperti yang terjadi di TPA Leuwigajah Kota Cimahi pada 2005 (Budiana, 2012 dilansir (http://news.detik.com/bandung/read/2012/09/26/010103/2036514/486/dada-rosada-siapa-saja-walikota-bandung-pltsa-harus-dibangun) diakses pada tanggal 17 November 2013).
  • Warga Sekitar

Opsi yang dimiliki warga sekitar khususnya warga Griya Cempaka Arum terkait konflik mengenai rencana pembangunan PLTSa yaitu sebagai berikut:

  1. Demo menolak PLTSa : Warga Griya Cempaka Arum (GCA) Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage menyatakan penolakan atas rencana Pemkot Bandung membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Penolakan tersebut ditunjukkan melalui aksi menggambar mural di dinding rumah warga sekaligus membantah pernyataan Wali Kota Bandung Dada Rosada yang mengklaim bahwa 80 persen masyarakat telah setuju dengan proyek PLTSa. Penolakan warga didasarkan pada beberapa hal yaitu polusi air yang akan dihasilkan dari air lindi insenerator, abu hasil pembakaran PLTSa juga menjadi masalah dan disimpulkan bahwa insenerator yang digunakan di PLTSa tidak cocok digunakan di kota Bandung yang berada di cekungan. Sebab hasil pembakarannya tidak akan bisa tersapu angin berbeda di Singapura yang lokasi PLTSa berada di lepas pantai (Pikiran Rakyat, 2013 dilansir (http://m.pikiran-rakyat.com/node/125962) diakses pada 17 November 2013).
  2. Melaksanakan 3R : Metode lain yang dapat digunakan untuk mengatasi sampah di kota Bandung yaitu program 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Selain itu, program 3R dapat dilaksanakan bersamaan dengan PLTSa agar pengolahan sampah lebih optimal (Manik, 2008 dilansir (http://news.detik.com/bandung/read/2008/02/09/185524/891297/486/klh-dukung-pltsa) diakses pada tanggal 17 November 2013).
  • Wahana Lingkungan Hidup/LSM

Opsi yang dimiliki WALHI selaku LSM dalam konflik mengenai rencana pembangunan PLTSa yaitu sebagai berikut:

  1. Mengajukan tuntutan ke DPRD kota Bandung untuk menolak PLTSa : Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jawa Barat mendatangi Gedung DPRD Kota Bandung untuk menolak pembangunan Pembangkil Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Penolakan WALHI didasarkan pada beberapa hal yaitu Pemkot belum menyusun perda yang mengatur kerja sama PLTSa dalam kontrak tahun jamak, biaya jasa pengelolaan sampah yang dibebankan kepada masyarakat dianggap sangat besar, dari aspek lingkungan PLTSa yang menggunakan teknologi incinerator dianggap dapat membahayan sistem syaraf manusia karena mengandung dioxin, masih adanya penolakan dari warga di sekitar lokasi pembangunan, dalam hal ini warga Griya Cempaka Arum dan terakhir, kegagalan PLTSa pernah terjadi di Kota Harrisburg, Pennsylvania, Amerika Serikat, yang malah menimbulkan beban pengeluaran yang cukup besar hingga menyebabkan krisis keuangan kota (Ispranoto, 2013 dilansir (http://bandung.okezone.com/read/2013/08/29/526/857381/redirect) diakses pada 17 November 2013).
  • Pakar Lingkungan

Opsi yang dimiliki oleh pakar lingkungan dalam konflik mengenai rencana pembangunan PLTSa yaitu sebagai berikut:

  1. Membuka bahaya PLTSa ke publik : Pakar lingkungan di Bandung yaitu Dr.Taufikurrahman menjelaskan bahwa PLTSa memungkinkan menghasilkan racun dioksin sehingga Dr.Taufikurrahman menyarankan untuk program 3R. Selain Dr.Taufikurrahman, pakar lingkungan seperti Dr.Ir. Enri Damanhuri juga menjelaskan ketersediaan air untuk PLTSa ini sangat vital. Jika pasokan air berkurang, maka akan timbul limbah logam berat yang sulit diuraikan dan berbahaya (Taufikurrahman dan Pikiran Rakyat edisi 02 April 2008).

Pada konflik rencana pembangunan PLTSa di Gedebage, masing-masing pihak yang terlibat memiliki opsi yang berbeda-beda. Total opsi yang tersedia sebanyak 6 opsi. Kemudian opsi tersebut dikombinasikan sehingga menghasilkan skenario. Total skenario yang diperoleh adalah 2^6 atau 64 skenario, namun tidak semua skenario dianggap feasible oleh peneliti. Karena terdapat beberapa kondisi yang tidak mungkin terjadi atau tidak dapat dijadikan sebagai solusi konflik rencana pembangunan PLTSa. Adapun beberapa kondisi yang tidak mungkin terjadi yaitu:
1. PLTSa tidak dibangun dan warga demo. Kondisi ini tidak mungkin terjadi karena tidak ada alasan warga untuk melakukan demo.
2. PLTSa tidak dibangun dan WALHI mengajukan tuntutan penolakan PLTSa ke DPRD kota Bandung. Kondisi ini tidak mungkin terjadi karena tidak ada alasan WALHI untuk mengajukan penolakan ke DPRD kota Bandung.
3. PLTSa tidak dibangun dan developer melakukan provokasi untuk menolak PLTSa. Kondisi ini tidak mungkin terjadi karena tidak ada alasan developer untuk melakukan provokasi ke warga.
4. Warga demo dan WALHI tidak mengajukan tuntutan penolakan PLTSa ke DPRD. Kondisi ini tidak mungkin terjadi karena warga dan WALHI (LSM) akan selalu sejalan dan tidak mungkin saling bertentangan. Karena LSM hadir untuk membela hak-hak warga negara.

Wah, udah dikasih nih daftar player dan opsinya, sekarang coba yuk uji GMCR nya. Tugas teman2 adalah dari konflik ini, coba buat skenario yah, coba diperhatikan state yang feasible dan yang tidak feasible (maksimal 20 state) lalu analisis stabilitasnya. Selamat mencoba, pantang menyerah yah.

Kumpulan Penelitian Game Theory di Indonesia